Tokoh Abunawas bukan saja cerdik dan jenaka tapi tingkah laku dan perkataannya juga sering menjengkelkan. Bahkan sesudah matipun ciri khas Abunawas tetap terbawa. Bagian depan kuburnya dipagar dengan gembok raksasa sehingga rasanya penziarah tidak mungkin bisa masuk untuk menyentuh pusaranya. Tetapi samping kanan dan samping kiri kuburnya itu tidak dipagar alias terbuka sehingga pagar dan gembok dibagian depan tidak ada artinya apa-apa. Abunawas memang menghibur sekaligus menjengkelkan.

Entah karena mau meniru Abunawas atau karena kebingungan, banyak pejabat pemerintah dan politisi yang berperilaku, berkata dan berdebat ala Abunawas. Ketika mahasiswa mengeluhkan mahalnya biaya kuliah, ada pejabat publik yang dengan entengnya merespon bahwa kalau tidak mampu ya tidak usah kuliah. Atau ketika masyarakat mengeluhkan harga gas elpiji yang naik pejabat publik yang lain meresponnya dengan jawaban serupa, yakni kalau tidak mampu jangan pakai gas elpiji. Atau ketika BBM atau pupuk yang merupakan barang-barang monopoli pemerintah susah didapat, dikatakan bahwa itu kesalahan SPBU atau distributor. Respon ala Abunawas ini tentu saja oke bila bukan datang dari pejabat negara tapi dari direktur perusahaan swasta atau dari kepala rumah tangga. 

Meski geram mendengar respon-respon konyol tersebut, jujur saja saya terpaksa tersenyum karena teringat lelucon Abunawas. Tetapi yang paling lucu adalah ketika akhir-akhir ini gas elpiji susah didapat dan si-pejabat penting meresponnya bahwa hal itu sebagai suksesnya program konversi minyak tanah ke gas elpiji. 

Menghadapi krisis ekonomi global yang berimbas kepada gelombang PHK di Indonesia, Pemerintah yakin bahwa tahun 2009 justru pengangguran akan menurun. Pernyataan ala Abunawas ini tentu dapat dimaklumi bukan karena kalkulatornya sedang rusak tetapi karena 2009 merupakan tahun Pemilu dan Pilpres sehingga berkaitan dengan sukses kampanye. Sejalan dengan itu karena logikanya penurunan pengangguran akan diikuti dengan penurunan kemiskinan, maka pemerintahpun mendahului membuat opini dini bahwa tahun 2009 angka kemiskinan akan menurun. 

Nampaknya fakta dan logika akan dicoba dikalahkan oleh mesin propaganda dan opini yang dibangun sedini mungkin. Apalagi bila ada dana untuk iklan dimedia cetak dan elektronik. Inilah negeri yang paling banyak pejabat publiknya nampang melalui iklan di media cetak, elektronik dan di tempat-tempat umum yang tentu saja diongkosi duit negara. Entah disengaja atau tidak, kita juga sering melihat iklan-iklan model Abunawas yang mengecoh program negara seolah-olah milik parpol atau sukses parpol atau sukses tokoh parpol. Banyak juga program-program kerakyatan pemerintah seperti pemberdayaan masyarakat dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kesuksesannya baru sebatas gencarnya iklan. Kabarnya sudah banyak kabupaten dan kota yang menolak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan alasan rawan politik uang dalam kaitannya dengan pemilu. Trik-trik atau manuver politik ala Abunawas ini bisa jadi memang berhasil mendongkrak perolehan suara pemilih lebih-lebih bila diikuti dengan pembentukan opini melalui survey-survey pesanan produk dari lembaga-lembaga yang kredibilitas dan independensinya diragukan. 

Praktek Abunawas juga datang melalui pernyataan-pernyatan sukses ekonomi yang sering dilontarkan pejabat ekonomi pemerintah dan tokoh-tokoh dari parpol penguasa. Saya heran dari mana mereka mendapat keberanian berbohong seperti itu. Bila digunakan ukuran-ukuran resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, praktis apa yang dicapai pemerintah SBY-JK gagal total. Begitu juga bila dilihat dari kegagalan pencapaian target-target dalam APBN.

Sasaran-sasaran dalam RPJM 2004-2009 seperti penurunan pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Pertumbuhan sektor industri yang ditargetkan 8,56% hanya tumbuh rata-rata 5,2% (2005 - Semester I 2008), jauh dibawah pertumbuhan 1980-an dan 1990-an. Padahal sektor manufaktur ini (pernah) berperan sekitar 85% ekspor non migas atau 2/3 dari total ekspor Indonesia. Turunnya sektor industri merupakan bukti nyata seretnya sektor riil terutama dengan ditutupnya pabrik-pabrik atau pengurangan produksi. Diperkirakan tahun 2009 belum akan membaik mengingat melemahnya pasar ekspor dunia, dan problem klasik kekurangan daya listrik di dalam negeri. Tetapi dengan mengesampingkan ukuran-ukuran resmi RPJM dan APBN dan menggantinya dengan ukuran dari sumber entah-berantah, pemerintah selalu mengklaim serba sukses.

Perkembangannya semakin menarik karena ternyata jawaban ala Abunawas yang mirip debat kusir itu mulai berkembang ke pejabat pemerintah yang non-parpol. Melihat rupiah yang terus melemah dan gonjang-ganjing, pejabat otoritas moneter dengan gaya teknokratnya mengatakan bahwa itu tak apa sebab yang penting BI selalu menjaga nilai rupiah stabil dan realistis, tanpa menjelaskan pada kurs mana yang stabil dan realistis diantara Rp9.000,- dan Rp12.000,- per-dolar. Apakah semua kurs stabil dan realistis? Sementara itu atas situasi yang sama pejabat tinggi otoritas fiskal dengan melankolisnya mengatakan ”Biarkanlah kurs rupiah mencari equilibriumnya yang baru”, persis dosen yang sedang mengajarkan mata pelajaran pengantar perdagangan internasional.

Sebenarnya petinggi-petinggi negara ini sedang tidak bisa berbuat banyak alias kebingungan dengan situasi yang dihadapi dan karena itu merasa nyaman untuk ikut-ikutan berakrobat ala politisi Abunawas. Para petinggi negara ini sedang berharap agar semua persoalan akan terselesaikan sendiri dengan berjalannya waktu. Sementara rakyat harus membuang waktu produktif mereka untuk antri atau berburu gas elpiji, premium, pupuk dan sebagainya tanpa tahu kepastian waktu kapan persoalannya akan selesai. Semoga Allah mengampuni Abunawas dan rakyat memaafkannya.